Konflik perbatasan antara Kamboja - Thailand menjadi perhatian DPR RI dalam pertemuan delegasi parlemen negara Asean yang tergabung dalam AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) dengan Kepala Negara dan Pemerintahan pada pelaksanaan KTT Asean ke 18 di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (7/5/2011). Ketua DPR RI Marzuki Ali yang memimpin delegasi parlemen Indonesia pada kesempatan itu menyuarakan agar sengketa perbatasan kedua negara diselesaikan dengan cara-cara damai.

“Kita minta diselesaikan secara damai, tentu ada koridornya apa itu UN Charter, Asean Charter atau kaidah-kaidah internasional lainnya. Bahwa konflik itu tidak akan membawa kesejahteraan, stabilitas sangat penting khususnya dikawasan ini dalam rangka membawa Asean seperti yang kita cita-citakan,” kata Marzuki kepada wartawan usai mengikuti sidang.

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi Ketua DPR sudah memasuki situasi serius karena telah menewaskan prajurit kedua belah pihak dalam kontak tembak yang terjadi  di wilayah sengketa dekat kuil Hindu Preah Vihear. Salah satu langkah kongkrit yang didukung AIPA dan telah diputuskan dalam KTT adalah mendukung pengiriman peninjau dari TNI ke kawasan sengketa.

Usai sidang tambah Marzuki, delegasi DPR RI juga  membicarakan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional (Parlemen) KambojaHeng Samrin. “Kita mencatat Kamboja juga menginginkan penyelesaian damai, dan mengharapkan pasukan TNI berperan dalam penyelesaian konflik ini,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah delegasi parlemen Indonesia juga melanjutkan pertemuan bilateral dengan Thailand, menurutnya belum dapat dilakukan. Namun ia tidak menjelaskan alasannya lebih jauh.

Pada bagian lain Ketua DPR RI menjelaskan langkah Asean melibatkan AIPA dalam pelaksanaan KTT merupakan sinergitas kedua, setelah pertemuan pertama di Hanoi, Vietnam. Baginya keterlibatan parlemen dalam pencapaian Komunitas Asean 2015 sangat penting.

“Dalam Asean Community 2015 kalau kita bicara pendidikan semua masyarakat Asean harusnya sudah mendapat pendidikan, kalau bicara kesejahteraan artinya semua penduduk Asean sudah tersejahterakan, ini efektif kalau ada sinergi parlemen dan pemerintah,” ujarnya. (iky)